Temui Para Pendemo dan Lakukan Audensi, Ketua DPRD Bengkulu Utara Janji Kembalikan Anggaran PPPK

Kupasnews.com ,KN Bengkulu Utara – Polemik yang terjadi karena dicoretnya anggaran perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di APBD-P tahun 2022, membuat ratusan honorer dari tenaga guru dan kesehatan bersama Komunitas Penggiat Keadilan dan Hukum (KPKH) menggelar aksi unjuk rasa damai ke Gedung Dewan, mereka menuntut agar di kembalikannya anggaran untuk Perekrumen (PPPK), Senin (10/10/2022).

Pantauan awak media dilokasi, Massa pendemo ditemui langsung oleh ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara, SH didampingi wakil Ketua II Herliyanto, S.IP dan Ketua Komisi I Hasdiansyah dan anggota komisi I, Kepada para pendemo Sonti Bakara,SH Mengatakan bahwa dia berjanji akan berupaya untuk memperjuangkan dan mengembalikan anggaran perekrutan PPPK yang dicoret.

“Kami akan perjuangkan anggaran yang telah dicoret tersebut, agar perekrutan PPPK bisa kembali dilaksanakan. Kami meminta 10 orang perwakilan untuk berdiskusi dan mendengar penjelasan dari pihak dewan apa penyebab anggaran tersebut hingga dicoret,” tandas Sonti Bakara,SH, di depan para pengunjuk rasa.

Ketua DPRD Sonti Bakara, SH Memimpin Langsung Dalam audiensi bersama perwakilan pengunjuk rasa.

Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara,SH menjelaskan, “Untuk anggaran perekrutan PPPK bukan semata mata dicoret oleh DPRD. Akan tetapi ketika pihak BKPSDM Kabupaten Bengkulu Utara mengajukan anggaran untuk perekrutan PPPK, saat ditanya berapa orang yang akan di terima ( kuota P3K BU ) dan selama 2 bulan adanya Dinas Luar yang menghabiskan anggaran Rp.104 juta, Sewa Gedung 90 juta, ATK 36 juta dan Honorium Pelaksana siapa saja sehingga menghabiskan anggaran 94 juta.Namun pertanyaan itu tidak ada jawaban dar pihak BKPSDM Kabupaten Bengkulu Utara sehingga terjadilah pencoretan anggaran, ya kalau memang penting seharusnya pihak BKPSDM memperjuangkannya. Ini ketika ditanya dan kita minta penjelasan pihak BKPSDM tidak ada jawaban dan kejelasannya. Maka terjadilah pencoretan, bukan berarti pihak DPRD mencoretny tanpa ada sebab. Itulah penyebabnya, ” tutupnya Ketua DPRD. (Leo).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *