Kabarnya, Terkait Soal Anggaran Kegiatan di Nolkan Merupakan Usulan Susulan TAPD

Bengkulu Utara Headline Nasional

Kupasnews.com ,KN Bengkulu Utara – Terkait mengenai pembukaan ASN ditahun ini dari Kemenpan RB yang menetapkan sebanyak 530.028 kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) nasional tahun 2022 (data per 6 September 2022) dengan jumlah untuk instansi daerah sebanyak 439.338.

Dengan rincian sebanyak 319.716 PPPK Guru, 92.014 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 27.608 PPPK Tenaga Teknis untuk seluruh Indonesia termasuk kabupaten Bengkulu Utara. Serta, berakhirnya masa jabatan Sekda Bengkulu Utara di bulan ini masih jadi tanda tanya bagi publik.

Pasalnya, untuk dua kegiatan milik BKPSDM tersebut anggarannya terpaksa di Nolkan pada saat pembahasan APBD-P beberapa waktu lalu bahkan hingga pukul 04.00Wib antara pihak TAPD dengan dewan. Entah apa penyebabnya hingga saat ini belum jelas.

Informasi yang berhasil dihimpun awak media ini, Jum’at (16/09/2022) kabarnya untuk dua kegiatan milik BKPSDM yang diusulkan di APBD-P tersebut ternyata termasuk didalam ajuan usulan susulan pada saat pembahasan KUA PPAS antara TAPD dengan pihak dewan.

Kemudian juga, kabarnya untuk usulan anggaran BKPSDM di APBD-P nilainya mencapai Rp. 1,5 miliar lebih. Namun setelah beberapa kegiatan di Nolkan anggarannya menjadi sekitar Rp. 600 juta.

Hingga berita ini diterbitkan ketua DPRD dan Waka I DPRD Bengkulu Utara belum bisa diminta klarifikasi. Termasuk juga Bupati Ir. Mian yang hingga kini belum bisa diminta klarifikasi. Bahkan nomor WhatsApp awak media ini diblokir.

Dipemberitaan media ini sebelumnya Kepala BKPSDM mengakui bahwa jabatan sekda Bengkulu Utara berakhir di bulan September ini dan juga mengakui bahwa memang ada anggaran kegiatan yang di nolkan.

“Jika tidak Salah, jabatan Dr.H. Haryadi, MM, M.Si, sebagai Sekda kabupaten Bengkulu Utara, berakhir pada bulan September tahun 2022 ini. Hingga hari ini, jum’at (9/9), belum ada penjelasan atau instruksi dari Kepala daerah (Bupati red), terkait proses pergantian jabatan pimpinan tinggi (Sekda) Bengkulu Utara, sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk melaksanakan proses sesuai dengan Permenpan RB Nomor 15 tahun 2019, tersebut tentu pihak kita memerlukan anggaran, hingga saat ini pula anggarannya belum ada. Nanti ada kegiatan yang harus dilaksanakan sampai bulan Desember tidak ada anggarannya. Yang penting kami menyediakan, menganggarkan itu dan kami sampaikan ke pihak dewan. Masalah di nolkan kami tidak tahu,” singkat Setyo Budi. (Eren)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.