Ormas Laki : Waduh,,Kok DD Bisa Cair? Sedangkan 25 Desa Belum Laporkan Pajak DD 2021

Bengkulu Utara Headline

Kupasnews.com ,KN Bengkulu Utara – Sekitar 25 Desa di Kabupaten Bengkulu Utara masih banyak yang tidak disiplin membayar kewajiban pajak dari kegiatan pelaksanaan Dana Desa (DD) Pada tahun anggaran 2021 dengan nilai pajak sebesar Rp.200 juta lebih,Padahal tahun ini sudah memasuki semester terakhir tahun 2022.

Hal ini juga menjadi sorotan salah satunya dari pegiat Anti Korupsi yakni DPC Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Bengkulu Utara, saat di konfirmasi Awak Media ini, Senin (29/08/2022).

Sekretaris DPC Ormas Laki Bengkulu Utara, Afrizal Karnain yang sering disapa Buyung Karim mempertanyakan kenapa bisa sampai desa bisa melakukan hal seperti itu, apakah tidak ada pengawasan dan kontrol dari pihak DPMD Bengkulu Utara. Sedangkan Dana Desa mereka bisa cair.

“Kok bisa anggaran Dana Desa 2022 bisa cair, tapi mereka tidak melaporkan pajak tahun 2021, Inikan lucu. Artinya disinikan tidak adanya fungsi pengawasan dan kontrol dari pihak terkait terutama dinas PMD Bengkulu Utara yang merupakan leading sektornya,” ujar Buyung Karim.

Ditambahkan lagi oleh Buyung Karim Kita juga mempertanyakan kepada pihak DPMD Bengkulu Utara, apakah pada saat pengajuan usulan DD tahun 2022 dari desa-desa pihak Dinas PMD, tidak mempersoalkan terkait mengenai setoran pajak DD sudah dibayar atau belum saat usulan pencairan atau hanya sekedar formalitas belaka.

“Makanya kita pertanyakan,Kalau memang hal tersebut menjadi syarat untuk pencairan dana desa kok bisa sampai terjadi seperti itu,Kalo tidak menjadi syarat pada saat pencairan artinya pihak terkait tidak menghiraukan soal pajak yang memang sudah jelas sudah ada aturannya. Pihak pemerintah Desa juga jangan sampai lalai soal pajak, Karena pihak pemerintah harus tau Pajak yang disetorkan oleh mereka itu juga nantinya kembali ke desa dalam bentuk dana desa. Ini pajak tidak disetorkan dan dilaporkan tetapi pihak dari desa masih tetap mau mengharapkan kucuran dana desa. Jangan gara-gara soal pajak akhirnya kegiatan pembangunan di desa terhambat,” Tutupnya Sekretaris DPC LAKI Bengkulu Utara. (Wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.