KUPASNEWS.COM | JENDELA INFORMASI TERKINI DAN tERPERCAYA
Shadow

Ratusan Warga desa Penyangga Gelar Aksi Demo “Penuntutan Pelepasan 20% dari (HGU) PT.Pamor Ganda”

Kupasnews.com – Bengkulu Utara – Polemik penuntutan pelepasan 20% dari Hak Guna Usaha (HGU) PT.Pamor Ganda Bengkulu Utara kembali memanas, kamis, (2/12/2021), masyarakat di tiga desa yang merupakan desa penyangga HGU perkebunan PT Pamor Ganda melakukan aksi demo di depan kantor Pemda Bengkulu Utara, untuk menuntut Hak-Hak mereka yang telah di rampas oleh PT. Pamor Ganda.

Setelah melakukan orasi di depan gedung Pemda, perwakilan dari 3 desa didampingi oleh pihak Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Provinsi Bengkulu, melakukan pertemuan kepada pihak Pemerintah setempat dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Sekdkab BU Dullah SE didampingi oleh Kepala Bakesbangpol BU, Zahrin.

Orator 2 Kelvin Aldo juga menyampaikan ” Bahwa saat ini sudah lebih dari 30 Tahun PT. Pamor Ganda menggarap lahan diluar HGU atau dengan otomatis telah merampas hak masyarakat dan telah menipu negara dengan tidak membayar pajak.dan PT. Pamor Ganda di Ketahun mulai dari mengarap lahan diluar HGU hingga menggarap lahan DAS di sepanjang aliran sungai ketahun. Kelvin menilai pihak PT Pamorganda tidak membayar pajak karena tanah tersebut diluar HGU PT Pamorganda.”

Usai pertemuan Gubernur Lira Provinsi Bengkulu mewakili warga desa penyanggah, Magdalena mengatakan kepada Awak media, ” Tadi pak Asisten I sudah menggelar mediasi dengan perwakilan masyarakat dan berjanji akan memanggil pihak PT. Pamorganda serta DPRD Kabupaten Bengkulu Utara untuk menggelar pertemuan sebelum tanggal 15 dan berjanji akan menghentikan kegiatan PT. Pamorganda yang menggarap lahan di luar HGU”.

Ditambahkannya Magdalena, “Bahwa ada beberapa tuntutan terkait dengan dugaan adanya manipulasi lahan plasma oleh pihak PT Pamorganda seluas 706 hektar dari HGU 16, HGU 28 dan HGU 29 milik perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan tersebut. Serta PT Pamorganda juga telah melakukan aktivitas perkebunan secara ilegal, yang diduga kuat telah menggarap lahan di luar HGU yang terletak di afdelling 1 PT Pamorganda”.

Lebih lanjut, “Bila tuntutan dalam aksi ini tidak diakomodir oleh pihak pemerintah daerah dalam batas waktu yang telah ditentukan yakni tanggal 15 Desember 2021, pihaknya tidak akan dapat bertanggung jawab apabila masyarakat desa penyanggah akan melakukan aksi hal yang serupa dengan massa yang lebih besar lagi”. tutupnya.magdalena (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *